Pemerintah menargetkan Indonesia mencapai pendapatan per kapita sekitar US$30.300 atau setara Rp455,6 juta per tahun serta menurunkan kemiskinan hingga 0,5–0,8% pada 2045 (detikFinances). Untuk mewujudkan sasaran itu, arah pembangunan difokuskan pada empat pilar strategis: peningkatan resiliensi nasional, penguatan ekonomi bernilai tambah, perluasan pembangunan inklusif, dan percepatan transisi hijau berbasis energi terbarukan (detik.com).
Implementasi awal RPJPN dalam periode 2025–2029 menunjukkan bahwa langkah menuju Indonesia Emas mulai bergerak dari wacana ke aksi nyata—meski keberhasilannya tetap bergantung pada konsistensi peningkatan kualitas SDM, pemerataan pembangunan, dan optimalisasi bonus demografi.
Namun, di tengah optimisme tersebut, Indonesia menghadapi tantangan struktural yang tidak ringan. Transformasi menuju negara maju memerlukan percepatan reformasi di sektor pendidikan, kesehatan, industri, hingga tata kelola pemerintahan. Implementasi awal RPJPN 2025–2029 menjadi ujian pertama: apakah visi besar itu mampu diwujudkan secara konsisten di lapangan atau justru tersendat oleh ketimpangan, rendahnya produktivitas, dan belum optimalnya pemanfaatan bonus demografi. Dengan demikian, keberhasilan Indonesia Emas 2045 tidak hanya ditentukan oleh besarnya target, tetapi oleh keberanian melakukan eksekusi nyata dan berkelanjutan.
Salah satu tantangan paling krusial terletak pada kualitas sumber daya manusia sebagai motor utama pembangunan. Bonus demografi yang dimiliki Indonesia hingga satu dekade ke depan hanya akan menjadi kekuatan apabila diiringi dengan peningkatan mutu pendidikan, kesehatan, dan keterampilan tenaga kerja. Tanpa reformasi pendidikan yang berorientasi pada kebutuhan industri dan perkembangan teknologi, Indonesia berisiko terjebak dalam pertumbuhan ekonomi berpendapatan menengah (middle income trap). Oleh karena itu, investasi pada pengembangan SDM, penguatan pendidikan vokasi, serta penguasaan teknologi dan inovasi menjadi agenda mendesak agar transformasi ekonomi bernilai tambah benar-benar terwujud.
Selain faktor SDM, ketimpangan pembangunan antar wilayah juga menjadi persoalan mendasar yang dapat menghambat pencapaian Indonesia Emas 2045. Konsentrasi aktivitas ekonomi di Pulau Jawa masih relatif tinggi, sementara banyak daerah di luar Jawa menghadapi keterbatasan infrastruktur dasar, akses pendidikan, dan layanan kesehatan. Kondisi ini menuntut kebijakan pembangunan yang lebih inklusif dan terdesentralisasi, agar pertumbuhan ekonomi tidak hanya terkonsentrasi pada wilayah tertentu, tetapi mampu menciptakan kesejahteraan yang merata dan berkeadilan di seluruh Indonesia.
Tantangan berikutnya dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045 terletak pada transformasi struktur ekonomi nasional. Hingga saat ini, perekonomian Indonesia masih didominasi oleh ekspor komoditas mentah yang memiliki nilai tambah rendah dan sangat rentan terhadap fluktuasi harga pasar global. Ketergantungan ini tidak hanya membatasi daya saing nasional, tetapi juga menghambat penciptaan lapangan kerja berkualitas. Oleh karena itu, agenda hilirisasi industri menjadi langkah strategis untuk mendorong peningkatan nilai tambah, memperkuat struktur industri nasional, serta mempercepat alih teknologi. Jika dilaksanakan secara konsisten dan terintegrasi, transformasi ekonomi berbasis hilirisasi dapat menjadi fondasi utama bagi pertumbuhan ekonomi jangka panjang yang lebih stabil dan berkelanjutan.
Seiring dengan upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi, Indonesia juga dihadapkan pada tuntutan pembangunan yang berwawasan lingkungan. Transisi menuju ekonomi hijau menjadi pilar penting dalam visi Indonesia Emas 2045, mengingat meningkatnya dampak perubahan iklim terhadap kehidupan sosial dan ekonomi. Indonesia menghadapi ancaman serius berupa peningkatan frekuensi bencana hidrometeorologi, kerentanan ketahanan pangan, serta tantangan dalam penyediaan energi. Ketergantungan yang masih tinggi pada energi fosil menuntut percepatan pengembangan energi terbarukan agar proses pembangunan tidak menimbulkan kerusakan lingkungan jangka panjang. Dengan demikian, transisi hijau tidak hanya menjadi kewajiban ekologis, tetapi juga peluang ekonomi baru yang dapat mendorong inovasi dan daya saing nasional.
Namun, seluruh agenda transformasi tersebut hanya dapat berjalan efektif apabila ditopang oleh tata kelola pemerintahan yang kuat, transparan, dan konsisten. Perencanaan jangka panjang seperti RPJPN 2025–2045 memerlukan kesinambungan kebijakan lintas pemerintahan agar tidak terhambat oleh dinamika politik jangka pendek. Penguatan institusi publik, peningkatan akuntabilitas, serta efektivitas koordinasi antar level pemerintahan menjadi prasyarat utama agar setiap kebijakan benar-benar dapat diimplementasikan secara optimal dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Pada akhirnya, Indonesia Emas 2045 merupakan cita-cita kolektif yang hanya dapat diwujudkan melalui sinergi seluruh elemen bangsa. Pemerintah, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat memiliki peran strategis dalam memastikan bahwa visi besar ini tidak berhenti pada tataran perencanaan. Dengan eksekusi kebijakan yang konsisten, berbasis data, dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat, Indonesia Emas 2045 bukan sekadar target ambisius, melainkan representasi nyata dari kemajuan bangsa menuju masa depan yang adil, makmur, dan berkelanjutan.
Oleh: Ahmad Husein (Mahasiswa Komunikasi dan Penyiaran Islam Unisnu Jepara)
