Jepara, Fokuspers.com — Suasana Kampus Universitas Islam Nahdlatul Ulama (Unisnu) Jepara pada Sabtu malam (16/5/2026) tampak berbeda dari biasanya. Ratusan hingga hampir seribu penonton memadati area pemutaran film dokumenter Pesta Babi, sebuah film yang mengangkat perjuangan masyarakat adat Papua dalam mempertahankan tanah ulayat mereka di tengah proyek strategis nasional (PSN).
Awalnya, kegiatan nonton bareng tersebut direncanakan berlangsung di Galeri Saintek Unisnu Jepara. Namun, tingginya antusiasme masyarakat membuat kapasitas ruangan tidak lagi mampu menampung penonton yang terus berdatangan.
Panitia akhirnya membuka layar tambahan di halaman perpustakaan kampus agar seluruh peserta tetap dapat mengikuti pemutaran film hingga selesai.
Peserta yang hadir berasal dari berbagai kalangan, mulai dari mahasiswa, akademisi, komunitas, hingga masyarakat umum yang telah memadati lokasi pemutaran sejak selepas petang.
Penayangan film ini menjadi perhatian tersendiri karena merupakan pemutaran perdana di Jepara setelah sebelumnya direncanakan berlangsung di Pondok Pesantren Darul Falah Amtsilati, namun batal dilaksanakan karena alasan tertentu.
Bagi sebagian mahasiswa, film dokumenter tersebut tidak hanya menjadi tontonan alternatif, tetapi juga ruang refleksi akademik untuk memahami realitas sosial di Papua yang selama ini jarang dibahas secara mendalam di ruang publik.
Narasi mengenai konflik agraria, hak masyarakat adat, hingga dampak pembangunan negara terhadap ruang hidup warga menjadi isu yang banyak disoroti selama diskusi berlangsung.
Presiden BEM UNISNU Jepara, Vicky Zulfikar, menegaskan bahwa kampus memiliki posisi penting sebagai ruang intelektual yang terbuka terhadap berbagai gagasan dan diskursus sosial.
“Sebagai mahasiswa, tentu kami memiliki hak memutar dan mendiskusikan film Pesta Babi ini sebagai bentuk pembelajaran akademik sekaligus upaya mengkritisi kebijakan negara,” ujarnya.
Menurutnya, pemutaran film tersebut bertujuan menghadirkan perspektif yang lebih luas mengenai kondisi masyarakat Papua kepada publik. Ia menilai proyek pembangunan negara kerap kali belum sepenuhnya mempertimbangkan kebutuhan masyarakat lokal yang terdampak secara langsung.
“Ini menjadi upaya untuk menyampaikan situasi di luar sana, apa yang sedang dilakukan negara pada warga Papua, dan bagaimana proyek negara sering kali tidak mempertimbangkan kebutuhan masyarakat lokal,” lanjutnya.
Dalam sesi diskusi, dosen hukum Unisnu Jepara, Amrina Rosyada, menilai persoalan Papua tidak dapat dilepaskan dari isu eksploitasi tanah dan sumber daya alam yang berdampak terhadap keberlangsungan hidup masyarakat adat.
Menurutnya, pembangunan seharusnya tidak mengabaikan hak-hak dasar warga yang telah lama hidup dan bergantung pada wilayah adat mereka.
“Tanah Papua selama ini sering dipandang hanya sebagai objek pembangunan dan eksploitasi sumber daya, padahal di sana ada masyarakat adat yang memiliki hak hidup, hak budaya, dan hak atas tanahnya sendiri. Negara seharusnya hadir untuk memastikan hukum melindungi masyarakat, bukan justru menjadi alat pembenaran atas perampasan ruang hidup,” ungkapnya.
Usai pemutaran film, suasana diskusi berubah semakin emosional ketika seruan “Papua Bukan Tanah Kosong” digaungkan bersama oleh para peserta.
Kalimat tersebut menjadi simbol solidaritas sekaligus penegasan bahwa tanah Papua bukan sekadar ruang pembangunan, melainkan ruang hidup yang memiliki sejarah, identitas, dan masyarakat adat yang harus dihormati keberadaannya.
